Pengertian Hukum Investasi dan Pasar Modal Beserta Tujuannya

Mempelajari tentang hukum investasi dan pasar modal sangat menarik karena investasi menjadi bagian dalam hidup. Sehingga bukan sekedar mempelajari tentang bagaimana cara mendapatkan profit atau keuntungannya saja.

Namun ada banyak hal yang harus diketahui oleh seorang investor apalagi tentang hukum dalam berinvestasi. Adanya aturan dalam berinvestasi tentu memiliki tujuan, manfaat, serta peranan penting bagi para investor dan pemilik perusahaan.

Apalagi di Indonesia sendiri sudah ada banyak jenis investasi yang diminati di berbagai bidang. Seperti saham, obligasi, emas, properti serta jenis-jenis lainnya yang semakin populer seperti P2P lending.

Apa yang Dimaksud dengan Hukum Investasi?

Sebagai investor setidaknya mengerti tentang dasar hukum investasi dan pasar modal. Seperti memahami pengertiannya dan bagaimana cara kerjanya agar dapat melindungi aset yang dimiliki.

Secara umum hukum investasi adalah norma-norma hukum tentang berbagai kemungkinan adanya investasi. Mengatur tentang berbagai syarat, perlindungan serta memberikan arah agar investasi tersebut membuat rakyat menjadi sejahtera.

Jika dibiarkan berkembang pesat tanpa adanya aturan jelas maka dapat dibayangkan bagaimana kacaunya dunia investasi. Sehingga harus diperhatikan dengan dasar hukum investasi dan pasar modal yang jelas.

Setidaknya Anda harus mengenal tentang UU Pemerintah Indonesia yang membahas tentang investasi. Sehingga bisa meminimalkan resiko kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungan untuk masa akan datang.

Sedangkan pengertian menurut Halim HS dan Budi Sutrisno yaitu keseluruhan kaidah hukum. Digunakan untuk mengatur hubungan kerja sama antara investor dengan perusahaan atau penerima modalnya.

Mengatur juga tentang prosedur serta syarat berinvestasi dalam sebuah negara itu sendiri. Dengan adanya hukum ini diharapkana aktivitas investasi bisa aman, sama-sama menguntungkan dan menjamin kesejahteraan.

Karena pengertian investasi ini sendiri sangat luas maka dibedakan menjadi dua jenis yaitu langsung dan tidak langsung. Perbedaan utamanya yaitu dari pengelolaan maupun pengawasan serta kepemilikan dari saham perusahaan tersebut.

Tidak langsung artinya investor tidak melakukan pengelolaan serta pengawasan dalam perusahaan secara langsung. Jadi ada pemisahan pengelolaan yang membuat investor tidak bisa ikut campur dalam perusahaan tersebut.

Sedangkan investasi langsung yaitu investor turut serta mengawasi dan mengelola perusahaan. Seperti ikut dalam kegiatan usaha, pendirian pabrik baru, mengerjakan proyek serta dalam pengambilan keputusan penting.

Dari ulasan sederhana tersebut dapat diketahui kalau hukum investasi dan pasar modal berperan sangat penting. Karena bisa melindungi pemilik modal maupun para pelaku investasi lainnya agar sama-sama menguntungkan.

Contoh paling umum dari investasi tidak langsung seperti pembelian saham maupun obligasi. Jenis ini sangat diminati karena pemilik modal tidak perlu repot mengelola perusahaan tersebut namun ikut memiliki.

UU sebagai Dasar Hukum Investasi dan Pasar Modal

Berdasarkan undang-undang seorang presiden bisa membuat dan memutuskan undang-undang investasi. Hal ini karena sudah ada UU yang mengatur hukum dari investasi dan pasar modal sehingga bisa dijadikan landasan mengambil keputusan.

Berasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan tujuan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Caranya dengan melakukan pembangunan ekonomi secara nasional dan berkelanjutan.

Berdasarkan UUD itu juga pembangunan ekonomi harus sesuai dengan demokrasi ekonomi yang ada di Indoensia. Sehingga kesejahteraan rakyat dalam bidang ini bisa diwujudkan dan dicapai.

Presiden menjalankan amanat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998. Amanat tersebut berisi tentang kebijakan investasi harus berdasarkan sistem ekonomi secara kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan tersebut bisa melimuti usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi harus diperhatikan. Jadi pemerintah bukan sekedar memperhatikan bisnis kelas atas saja namun keseluruhan.

Tujuan presiden dalam membuat hukum investasi dan pasar modal adalah untuk mempercepat pembangunan. Cara yang digunakan adalah dengan meningkatkan penanaman modal dari para investor.

Cara ini juga bertujuan mengola berbagai potensi ekonomi yang diharapkan akan menjadi kinerja ekonomi nyata. Modal bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri kemudian dikelola dengan maksimal.

Dari UU hukum investasi dan pasar modal diharapkan Indonesia bisa ikut serta dalam kerjasama secara internasional. Maka iklim investasi maupun penanaman modal harus dikembangkan sehingga bisa bersaing secara global.

Iklim investasi dalam sebuah negara harusnya bersifat adil, kondusif, promotif, dan juga efisien. Serta tetap harus memperhatikan berbagai kepentingan ekonomi secara nasional dan untuk kepentingan umum.

Asas Menyatakan Hukum Investasi Memiliki Nilai Ekonomis

Hukum investasi dan pasar modal sudah diatur jelas dan memiliki nilai-nilai ekonomis. Adapun asas yang membahas tentang hal tersebut bisa Anda simak antara lain sebagai berikut.

  1. Asas hukum internasional dimana investasi harus memperhatikan nilai yang berlaku dalam dunia internasional.
  2. Asas demokrasi ekonomis yang artinya penanaman modal bebas dan terbuka untuk semua investor. Termasuk investor asing dan mendukung adanya pasar bebas sebagai pengembangan ekonomi.
  3. Asas kemanfaatan artinya penananam modal hasilnya akan digunakan memberikan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
  4. Asas kepastian hukum artinya penananam modal juga harus berdasarkan UU dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar.
  5. Asas keterbukaan artinya masyarakat umum memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi benar dan jujur terkait semua kegiatan investasi tersebut.
  6. Asas akuntabilitas artinya semua hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan kepada investor dan masyarakat.
  7. Asas perlakuan yang sama artinya semua penanam modal harus mendapatkan perlakukan sama baik asing atau tidak dan berapapun jumlah modalnya.
  8. Asas kebersamaan artinya memiliki tujuan bersama untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  9. Asas efisiensi berkeadilan artinya berusaha bersama mencapai iklim usaha yang kondusif, adil serta berdaya saing secara sehat (tanpa kecurangan).
  10. Asas berkelanjutan artinya semua kegiatan investasi harus ada perencanaan yang tujuannya memberi kesejahteraan tidak hanya untuk sekarang tetapi di masa depan juga.

Itulah beberapa asas dari hukum investasi dan pasar modal yang digunakan sebagai dasar dalam berinvestasi. Anda bisa mempelajari lebih banyak lagi setelah membaca rangkumannya pada artikel ini.

Manfaat dan Tujuan dari Hukum Investasi Pasar Modal

Tujuan utamanya yaitu memberikan jaminan kegiatan di pasar modal yang teratur, efisien, wajar, dan saling melindungi. Jadi antara pemodal, masyarakat, dan pemilik usaha bisa saling memberikan keuntungan serta rasa aman.

Dibuatnya sebuah hukum investasi dan pasar modal tentu ada tujuan serta manfaat yang dirasakan. Bukan hanya untuk para investor namun juga untuk para pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Mengatur juga berbagai jenis transaksi yang berkaitan dengan investasi agar menjadi jelas dan aman. Bertujuan untuk memberikan jaminan bagi pemilik modal agar yakin menyediakan modal untuk pengembangan bisnis atau usaha orang lain.

Selain itu bertujuan untuk mengatur serta mengontrol investasi yang dilakukan ke arah positif. Dengan begitu kegiatan investasi semakin diminati dan terus meningkat dengan semakin banyaknya investor baru.

Manfaat lainnya yaitu membuat sistem administrasi segala proses investasi menjadi jelas dan transparan. Hal ini dapat meminimalkan resiko kecurangan baik oleh pemilik modal maupun pemilik usaha tersebut.

Sedangkan bagi negara ada tujuannya sendiri seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mampu menciptakan lapangan kerja baru karena semakin banyak perusahaan yang berkembang berkat bantuan modal.

Meningkatkan kemampuan daya saing dalam dunia usaha baik skala nasional maupun internasional. Serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya untuk usaha kecil menengah dan koperasi.

Semua tujuan adanya aturan tentang penanam modal tertuang jelas dalam pasal 3 ayat 2 UU 25/2007. Dapat disimpulkan jika hukum investasi dan pasar modal memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara.